Program untuk pengembangan UKM bahkan telah dilakukan sejak era tahun 1974. Program pertama UKM dikenal dengan sebutan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang menyediakan kredit Investasi dan modal kerja permanen yang pelunasanya berjangka hingga 10 tahun. Setelah deregulasi perbankan pada tahun 1988, kredit Usaha Kecil Menengah dengan bunga bersubsidi secara berangsur dihentikan, diganti kredit bank komersial untuk bantuan tekhnis masyarakat. Setelah itu pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan Ketentuan Kredit Usaha Kecil (KUK) yang mengharuskan bank mengalokasikan 20% portofolio kreditnya untuk kredit usaha kecil dengan plafon Rp.250 juta.
Untuk daerah Sulawesi Tengah setelah terbitnya Inpres no 06/2007 dan sesuai rekapitulasi sasaran pertumbuhan UMKM baru untuk Propinsi Sulawesi Tengah pada priode tahun 2006 s/d 2009 target pertumbuhan dan kelahiran wira usahawan baru disektor UMKM mencapai 26.000 unit UMKM. Serangkaian target pertumbuhan UMKM dan usaha baru yang direncanakan secara Nasional menjadi pekerjaan rumah bagi segenap jajaran pemerintahan di Propinsi Sulawesi Tengah.
Persoalan pemberdayaan masyarakat dalam bidang wirausaha bukanlah persoalan memberikan bantuan langsung tanpa sumbangsih yang jelas terhadap masyarakat dalam ekonomi mikro, akan tetapi untuk melakukan pemberdayaan UMKM selain proses pendataan terhadap potensi UMKM masing-masing Kabupaten/ Kota juga dibutuhkan sebuah cara pandang yang lebih kualitatif ketimbang pendekatan kuantitatif dalam bentuk angka-angka untuk memberdayakan masyarakat utamanya dalam sektor riil.
Sinergisitas program antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pemberdayaan masyarakat pada sektor UMKM adalah tantangan yang harus segera diselesaikan. Bila sinergisitas kebijakan ini berjalan dengan baik pada masing- masing Kabupaten/Kota, maka akan merubah potensi lokal daerah. Kondisi ini selain akan melahirkan pasar lokal produk antar daerah, juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi masyarakat.
Pengembangan Input Riset untuk produk UMKM juga perlu dikembangkan, hal ini menjadi penting karena produk yang dihasilkan UMKM Sulawesi Tengah pada umumnya belum maksimal dalam uji kelayakan riset. Langkah ke arah tersebut dapat diukur melalui pemberian jaminan kesehatan bagi produk-produk makanan yang dihasilkan, pengembangan kompetensi sumber daya pengrajin industri rumah tangga dan pemagangan sejumlah tenaga pengajar sekolah kejuruan untuk menjalani pelatihan pengelolaan industri kecil menengah yang merupakan upaya pemberdayaan wirausaha lokal.
Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah juga harus dapat menciptakan potensi sumber daya manusia lokal dengan membangun lembaga pendidikan lokal daerah yang berbasis kawasan seperti yang telah digagas oleh Walikota Palu H.Rusdi Mastura. Hal itu adalah untuk pengembangan produk UMKM Sulawesi Tengah, sehingga melalui penguatan Sumber Daya Manusia akan mampu melakukan percepatan alih teknologi yang akan berujung bagi percepatan ekonomi masyarakat.
Bank Pembangunan Daerah dapat mengambil peran besar dalam mengakomodasi usaha skala kecil menengah ini, yang harus menjadi leader terdepan dari bank-bank yang ada di daerah ini dalam menaikkan taraf usaha kecil menengah. Walaupun saat ini kita juga mengalami imbas dari krisis moneter Amerika, sehingga bank yang ada sedang menjaga ketat likuiditasnya sehingga tentunya berpengaruh pada kurangnya pasokan kredit usaha dari bank kepada dunia usaha.
Pemerintah sebaiknya menggunakan semua dana yang ada untuk menggerakkan sektor riilyang terancam kekurangan likuiditas akibat krisis keuangan global ini.Peran pemerintah dalam sektor fiskal ini sangat penting karena terjepitnya bank untuk mengucurkan kredit yang sedang menjaga ketat likuiditasnya.***
